Ini Alasan Konser Musik Pilkada Sebaiknya Dilarang
Presiden Joko Widodo, sudah memperjelas tingkatan penerapan pemilihan kepala daerah serempak di 270 wilayah tidak dipending walau epidemi virus COVID-19 masih berjalan di Indonesia.
Membaca Kemampuan Ayam Dari Sorotan Mata
Hal tersebut dikatakan jubir kepresidenan Fadjroel Rachman melalui tayangan wartawan, Senin (21/9/2020). Berarti, Indonesia tetap membuat pemilihan kepala daerah serempak pada 9 Desember 2020.
Terakhir, tersebar ketentuan yang seolah memberi lampu hijau atas diperkenankannya konser musik berjalan dalam rencana kampanye akan calon kepala wilayah mendekati pemilihan kepala daerah 2020.
Izin itu ditata dalam klausal 63 ayat (1) Ketentuan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Pemilihan kepala daerah di Tengah Musibah Non Alam Virus Corona, yang diberi tanda tangan oleh Ketua KPU Arief Budiman pada 31 Agustus 2020.
Ketentuan itu bukan hanya jadi perhatian, tetapi melahirkan protes dari golongan musisi serta pegiat musik. Serta ada tuntutan yang mengatakan penampikan pada ada konser musik dengan cara langsung mendekati Pemilihan kepala daerah.
Menurut pemerhati musik, Wendi Putranto, dalam dialog virtual Rintangan Industri Musik di Waktu Epidemi, Senin (21/9), ada konser mendekati pemilu mempunyai potensi jadi parah penebaran virus COVID-19. Ditambah jika konser itu dilaksanakan di beberapa wilayah.
"Pasti tercatat konsernya akan diadakan dengan pemirsa itu optimal 100 orang, 100 orang itu apa itu bukan keramaian?" papar ia.
"Mereka akan membuat super spreader. Ini akan berlangsung di sejumlah wilayah, itu akan berlangsung penyebaran baru, apa tidak bisa menjadi cluster yang besar?" sambungnya lagi.
Bertambah jauh Wendi Putranto memberikan tambahan peranan musik dalam pemilu sebetulnya hanya untuk fasilitas pengumpul waktu. Jika akan calon sudah diketahui dengan kuat di wilayahnya, semestinya konser musik yang bisa memunculkan kekuatan keramaian tak perlu dilaksanakan.
"Musik itu (dalam pemilu) peranannya untuk vote gathers saja, jadi pengumpulan massa semakin lebih efisien jika memakai musik," tuturnya.
"Terus jelas pilkadanya sendiri saja ada kekuatan buat berlangsung penyebaran, tanpa ada konser musik saja dapat berlangsung keramaian, harusnya justru (Pemilihan kepala daerah) ditelaah apa harus dipending?" papar ia.
Dalam simpulan rapat kerja dengar opini di antara Komisi III DPR RI dengan Menteri dalam Negeri, KPU, serta Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu, ketentuan tentang diperkenankannya konser langsung sudah dikoreksi.
Pada nomor dua point a serta b disebut ada larangan tatap muka massa dalam jumlah banyak, contohnya rapat umum, konser serta arak-arakan. Edaran itu menggerakkan berlangsungnya kampanye lewat daring.
